Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi , Trijoko Waluyo M.Sc.Eng membuka kegiatan pemberdayaan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten /Kota Angkatan 1 Tahun 2010 bertempat di Hote Le Grandeur ,Mangga Dua Jakarta Utara pada tanggal 23 Pebruari 2010. Acara ini dihadiri oleh Asisten Pembangunan dan Kepala Dinas PU Kabupaten /Kota dari lebih 40 Kabupaten/Kota . Laporan Penyelenggaraan disampaikan oleh Ir.Anita Tambing.MSc dan doa disampaikan oleh Saliman .

Acara yang berlangsung sampai tanggal 24 Pebruari  2010 dikatakan sukses karena semua ruangan penuh , dan materi yang diberikan penyelenggara cukup atraktif dan lengkap yang merupakan informasi yang sangat berharga bagi pengembangan jasa konstruksi di kabupaten /kota.Kepala PPUK sendiri menyampaikan Kebijakan Jasa Konstruksi dimana pada tahun2 mendatang akan ada perubahan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi dengan telah terbitnya PP no 10 tahun 2010 sehingga merupakan informasi yang sangat berharga bagi kabupaten/kota yang ikut, ini membekali para pengambil kebijakan di kabupaten/kota sehingga kalau timbul masalah tentang SBU,IUJK,SKA dan SKTK sudah mengetahui jalan keluarnya.Bagi daerah yang tidak mengikuti tentunya akan mempunyai permasalahan dan membuat sedikit repot untukmengatasinya.Para peserta diberi pencerahan tentang apa tugas dan fungsi mereka diangkat dan ditunjuk sebagai pengurus TPJK dimana hal tersebut merupakan wujud dari surat Mendagri no 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006.Untuk daerah yang belum berkembang kehadirannya terkaget2 karena tugasnya banyak , karena narasumber menjelaskan ada sekitar 35 tugas pokok yang harus dijalankan, itupun juga ada daerah yang secara lantang mengatakan sulit berjalan model2 yang disarankan pusat tersebut. Namun hal tersebut sesungguhnya terletak pada kekurang pahaman pejabat yang bersangkutan , buktinya pada narasumber yang terakhir yakni Ir.Agus Sonhaji dari Pemerintah Kota Surabaya , bisa menjelaskan bahwa TPJK juga melakukan dan memotivasi kegiatan konstruksi yang dimulai dari electronik procurement , sampai peningkatan SDM tenaga pengawas , tenaga kontraktor dan konsultannya bahkan suplairnyapun sudah disertifikasi atau didata sehingga mutu dan kualitas bahan dapat dijamin , ini tidak lain karena pemerintah daerah menjalankannya seakan-akan sebuah manajemen perusahaan.Dampak yang jelas tentunya akalah di masyarakat sendiri yang merasa mempunyai kepedulian akan kemajuan pembangunan konstruksi didaerahnya.Nara sumber lain juga disajikan dari Depdagri yakni Bpk Drs.Syarifudin dari BAKD Depdagri yang menjelaskan bahwa sesuai PP 38 tahun 2007 maka jasa konstruksi adalah "pekerjaan wajib " sehingga harus ditampung kegiatannya dalam APBD Kabupaten/Kota , kalau ada daerah yang tidak mampu atau tidak memasukkan pembinaan jasa konstruksinya karena ada pejabat yang kurang memahami maka tentunya hal ini diinformasikan kepada pusat , untuk membantu mewujudkan pembiayaan tersebut. Salah satu anjurannya bahwa pembiayaan ini harus sudah masuk dalam Rencana Anggaran pada bulan Juni/Juli , kalau itu belum masuk maka akan sulit untuk menambah dikemudian hari. BAKD akan membantu bahwa dana pembinaan jasa konstruksi akan termuat dalam petunjuk pembuatan Anggaran tahun 2011. Materi lain juga cukup berbobot seperti Bagaimana mengelola Jamsostek yang disampaikan oleh Drs Afdiwar dari Divisi Pelayanan Kantor Pusat PT Jamsostek(Persero)  , Jaminan2 penelenggaraan jasa konstruksi  yang diberikanoleh direktur utama PT Jasa Rahardja Putra ,Drs Zayad Gani.MM serta pula tawaran kerjasama dengan BPS yang disampaikan oleh Drs Dumangar tentang peran statistik di pembangunan jasa konstruksi dalam pemerintah daerah serta pula tawaran  membuat MOU dengan pemerintah daerah sangat positif untuk dikembangkan didaerah khususnya dalam membuat  harga satuan bahan ,upah dan pekerjaan sehingga hasilnya diharapkan akanlebih baik untuk penyedia jasa maupun pengguna jasa dan tidak menjadikan polemik di daerah. Akhirnya Penyelenggaraan pemberdayaan pembina jasa konstruksi tahun 2010 ini dapat dikatakan sangat "apik" ditata dan lengkap serta bermanfaat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota . Masih ada penyelenggaraan di bulan2 ke depan dan PPUK BPKSDM Kementrian Pekerjaan Umum sudah dapat menerima pendaftaran untuk angkatan bulan Maret atau April mendatang dari pemerintah daerah yang ingin membenahi jasa konstruksinya, Silahkan.